Pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah fokus utama kebijakan pro-UMKM yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah pidato di APEC Economic Leaders’ Meeting, Prabowo menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Kebijakan ini dirancang untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih optimal dalam berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Selain menyerap banyak tenaga kerja, UMKM juga menyumbang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Kebijakan pro-UMKM ini menargetkan peningkatan partisipasi UMKM di atas 30% dalam rantai pasok perusahaan besar dan asing. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan dan memperkuat daya saing pengusaha lokal.
Kebijakan yang Memadai
Kebijakan pemerintah untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan besar membina UMKM adalah langkah strategis. Hal ini dinilai oleh Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Uchy Hardiman, sebagai wujud nyata dari keberpihakan negara kepada pengusaha lokal. "Ini sejalan dengan komitmen HIPPI untuk melawan ketimpangan dan mewujudkan kedaulatan ekonomi pribumi," katanya.
Pemerintah juga menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021. PP ini mengatur perlindungan serta pemberdayaan UMKM, termasuk aspek penyelenggaraan inkubasi dan dukungan dana alokasi khusus. Uchy menekankan pentingnya semua pihak untuk bersama-sama mengejawantahkan peraturan ini demi kemajuan UMKM di Indonesia.
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
Salah satu pilar penting dari kebijakan ini adalah meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Uchy mengajak pengusaha untuk berpartisipasi aktif dalam menyusun ekosistem yang lebih besar. Dalam Rakernas HIPPI di Yogyakarta, pengusaha pribumi menunjukkan semangat untuk mendukung gerakan ekonomi lokal. Mereka memahami filosofi Jawa, "Tumandang, Gumregah, Migunani," yang menjadi sumber inspirasi untuk bangkit bersama.
Uchy yakin bahwa pengusaha lokal akan memainkan peran krusial dalam pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan dalam memberdayakan UMKM akan berdampak luas, tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial.
Dukungan Dari Berbagai Pihak
Untuk mendukung kebijakan ini, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting. Diperlukan dukungan nyata dalam bentuk pelatihan, akses ke modal, serta pemfasiltasian dalam pemasaran produk UMKM. Kendala yang dihadapi oleh UMKM, seperti akses terhadap teknologi dan pengetahuan, harus diatasi melalui program-program yang konkret.
Uchy menegaskan bahwa HIPPI akan terus berupaya menjadi wadah perjuangan pengusaha lokal dan UMKM. Mereka siap bersinergi dengan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. "Kami ingin memastikan bahwa pengusaha daerah mampu bersaing di tengah tantangan ekonomi global," tuturnya.
Peluang Masa Depan
Dengan kebijakan pro-UMKM yang diterapkan, diharapkan akan terjadi penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat. Keberpihakan ini akan membuka peluang baru bagi generasi muda untuk terjun ke dunia usaha. Upaya ini selaras dengan ambisi pemerintah untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Strategi untuk memperkuat UMKM bukan hanya sebuah langkah, tetapi sebuah keharusan bagi kemajuan bangsa. Melalui pemberdayaan yang tepat, UMKM diharapkan dapat berdiri kokoh dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional. Dengan dukungan semua pihak, kebijakan ini dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.
-
-
-
-
