Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memperkuat kolaborasi dalam penyediaan data harga kebutuhan pokok. Dengan menggunakan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), Kemendag menghimpun data harga harian dari seluruh kabupaten dan kota. Data ini sangat penting untuk menghitung Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang menjadi indikator inflasi.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa IPH dihitung setiap minggu. Ia menuturkan bahwa IPH adalah indikator yang merangkum data harga harian yang diterima melalui SP2KP. Kolaborasi ini membuktikan sinergi yang kuat dalam penyediaan statistik yang relevan bagi kebijakan ekonomi. Dengan adanya data akurat, pemerintah bisa merespons dinamika harga dengan cepat.
Setiap Senin, Amalia menyampaikan perkembangan IPH dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri. Kecepatan dalam memberikan informasi harga sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Informasi yang akurat sangat krusial dalam mendukung pengambilan keputusan pemerintah. Amalia mengungkapkan bahwa kolaborasi ini telah memasuki tahun keempat.
Penggunaan IPH sebagai instrumen pengendalian inflasi sangat dibutuhkan. Stabilitas harga pangan berimbas langsung pada daya beli masyarakat. Oleh karena itu, BPS mengapresiasi kerja sama yang terjalin dengan Kemendag. Amalia menyatakan rasa terima kasih kepada Menteri Perdagangan dan timnya atas dukungan yang diberikan selama ini.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso, juga memberikan apresiasi terhadap kerjasama ini. Ia menekankan pentingnya akurasi data dalam pengambilan kebijakan. Apabila terjadi kenaikan harga, intevensi kebijakan harus dilakukan daripada hanya mengubah angka. Komitmen untuk menjaga akurasi data adalah prioritas dalam upaya pengendalian inflasi.
BPS juga sangat mendukung langkah-langkah yang diambil Kemendag untuk memperkuat sistem pemantauan harga. Ini termasuk integrasi pelaporan elektronik dan peningkatan kapasitas petugas melalui program e-learning. Upaya ini penting untuk menciptakan ekosistem data harga pangan yang lebih berkualitas di Indonesia.
Dalam proses pengumpulan data, Kemendag menggunakan jaringan kontributor yang tersebar di seluruh daerah. Dengan cara ini, data yang diterima lebih komprehensif dan mencakup berbagai komoditas strategis. Data ini mencakup harga bahan pangan yang sering mengalami fluktuasi, seperti beras, cabai, dan daging.
Monitoring harga menjadi hal vital dalam menjaga kestabilan ekonomi. Hal ini juga berpengaruh pada strategi kebijakan pemerintah. Di dalam acara Rakernas baru-baru ini, Menteri Perdagangan dan Kepala BPS mengunjungi pasar untuk meninjau harga komoditas pangan secara langsung. Langkah ini menunjukkan keseriusan dalam mengawasi fluktuasi harga.
Investasi dalam sistem pemantauan harga yang efektif adalah langkah strategis. Hal ini membantu para pengambil keputusan untuk memperkirakan potensi masalah ekonomi di masa depan. Dengan adanya data yang valid dan tepat waktu, pemerintah dapat merancang kebijakan yang sesuai untuk menjaga inflasi tetap terkendali.
Ke depannya, kolaborasi antara BPS dan Kemendag diharapkan semakin optimal. Dengan memperkuat kapasitas pengumpulan data dan validasi, peta jalan harga kebutuhan pokok menjadi lebih jelas. Kemendag dan BPS berkomitmen untuk terus berinovasi dalam penyediaan data yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintah.
Dengan semua langkah ini, BPS dan Kemendag berharap dapat menjaga kestabilan harga pangan di Indonesia. Kerja sama yang erat antara kedua lembaga menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat nantinya akan merasakan dampak positif dari upaya ini dalam bentuk harga kebutuhan pokok yang lebih stabil dan terjangkau.
Baca selengkapnya di: mediaindonesia.com-
-
-
-
