Resolusi RI Terhadap Truk ODOL: Strategi dan Langkah Konkret yang Dilakukan Pemerintah

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kini fokus mengatasi permasalahan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL). Langkah ini merupakan bagian dari rencana strategis Kemenhub untuk periode 2025–2029. Tujuannya adalah menciptakan sistem transportasi yang aman dan efisien.

Kemenhub telah meningkatkan pengawasan serta integrasi sistem penimbangan kendaraan. Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Toni Tauladan, menyatakan pentingnya teknologi dan data terintegrasi. Pendekatan ini dapat mengurangi manipulasi serta meningkatkan koordinasi antarinstansi.

Sejak Januari hingga Oktober 2025, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) telah memeriksa 2,32 juta kendaraan. Data ini menunjukkan 3,74 persen dari lalu lintas harian kendaraan barang. Meskipun masih di bawah target RAN ZERO ODOL sebesar 6 persen, upaya lanjut diperlukan untuk mempercepat proses.

Kemenhub pun berfokus pada modernisasi peralatan penimbangan. Ini termasuk pengembangan sistem seperti Jembatan Timbang Online (JTO) dan Weigh in Motion (WIM). Semua itu bertujuan membangun ekosistem pengawasan berbasis data yang lebih baik.

Pentingnya Standardisasi Keamanan

Pengamat transportasi, Ki Darmaningtyas, menekankan peran penting Kemenhub dalam standardisasi sarana transportasi. Menurutnya, ODOL berpotensi merusak infrastruktur dan memengaruhi stabilitas harga komoditas. Oleh karena itu, pemetaan komoditas prioritas perlu dilakukan untuk mencegah disparitas harga.

Standardisasi keselamatan yang strict dan terukur diperlukan. Ini akan menciptakan sistem transportasi yang modern dan andal. Dalam hal ini, pengawasan ketat terhadap kendaraan ODOL sangat penting untuk mencegah risiko kecelakaan.

Rencana Aksi Nasional Penanganan ODOL

Pemerintah juga sedang merampungkan rencana aksi nasional untuk menyelesaikan masalah ODOL. Rencana ini merupakan bagian dari Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional. Tujuan dari rencana aksi adalah untuk menyehatkan keselamatan transportasi dan memperbaiki infrastruktur jalan.

Salah satu hasil dari rencana ini adalah peningkatan efektivitas pengawasan kendaraan barang. Kemenhub mengharapkan setiap kendaraan yang melintas di jalur nasional memenuhi batas dimensi yang ditetapkan. Ini untuk memastikan keselamatan pengguna jalan dan perlindungan masyarakat secara umum.

Koordinasi Lintas Instansi

Proses penanganan masalah ODOL juga memerlukan koordinasi lintas instansi. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berperan aktif dalam merancang rencana ini. Mereka bersama Kemenhub, Kepolisian, dan kementerian terkait lainnya bekerja sama untuk mewujudkan langkah-langkah konkret.

Melalui rapat koordinasi, diharapkan ada sinergi antara semua instansi pemerintah. Kerjasama ini penting untuk memastikan tiap kendaraan barang mematuhi ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan transportasi yang lebih aman dan efektif.

Implikasi Jangka Panjang

Tindakan pemerintah terhadap kendaraan ODOL tidak hanya mengarah pada keselamatan. Ini juga berdampak pada efisiensi sistem logistik nasional. Dengan infrastruktur yang lebih terjaga, biaya transportasi bisa lebih ditekan, sehingga harga komoditas tetap stabil.

Melalui langkah-langkah ini, Kemenhub berharap dapat mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan ODOL. Kendaraan yang tidak sesuai dengan standar akan ditindak tegas.

Dengan berbagai upaya ini, pemerintah bertujuan untuk memberikan layanan transportasi jalan yang lebih baik. Keselamatan dan ketertiban di jalan raya menjadi fokus utama agar masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih tenang dan nyaman.