Rencana pemerintah untuk mengupdate formula dalam penetapan Upah Minimum Pekerja (UMP) 2026 menarik perhatian banyak ekonom. Perubahan ini diperlukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang menekankan pentingnya penambahan komponen alpha dalam perhitungan UMP. Komponen ini diharapkan dapat mencerminkan kondisi ekonomi masing-masing daerah.
Ekonom Senior Universitas Indonesia, Nina Sapti Triaswati, mengingatkan bahwa kebijakan ini harus diterapkan dengan hati-hati. Menurutnya, komponen alpha sangat penting untuk mencerminkan kebutuhan hidup yang layak serta pertumbuhan ekonomi yang bervariasi antar daerah. “Ada variasi penentuan komponen alpha antara daerah,” kata Nina dalam sebuah forum diskusi.
Kebutuhan Hidup yang Layak
Kebutuhan hidup yang layak adalah salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam penentuan UMP. Hal ini meliputi biaya dasar untuk makanan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan ini tidak hanya berbeda antar daerah, tetapi juga harus disesuaikan dengan tingkat inflasi. Sehingga, formula UMP yang baru harus lebih detail dan relevan dengan keadaan sosial ekonomi di masing-masing wilayah.
Industri dan Produktivitas
Nina juga menjelaskan bahwa produktivitas sektor industri harus menjadi fokus dalam penetapan komponen alpha. Ia mencatat, saat ini, formula yang ada masih tergolong kurang detail dalam mencerminkan perbedaan tingkat produktivitas. “Komponen alpha harus lebih spesifik untuk tiap sektor pekerjaan,” tambahnya. Ini penting agar penetapan UMP tidak menguntungkan satu kelompok saja, tetapi mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Pertumbuhan Ekonomi yang Beragam
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia memang tidak merata pada semua sektor. Oleh karena itu, Nina menekankan perlunya mempertimbangkan perbedaan tersebut dalam penentuan UMP. “Jika hanya menggunakan angka rata-rata, maka akan ada bias yang signifikan antara sektor yang tumbuh cepat dan lambat,” ungkapnya. Dengan pendekatan yang lebih terfokus, diharapkan keadilan bisa terwujud.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, juga menegaskan bahwa penetapan UMP tidak lagi akan bergantung pada satu angka rata-rata nasional. Pemerintah berencana untuk merumuskan peraturan melalui Peraturan Pemerintah yang akan mendasari kebijakan ini. “Disparitas akan tetap ada jika kita menggunakan satu angka,” ujar Yassierli. Ia menambahkan bahwa pemerintah menyadari ada daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan seharusnya hal tersebut diakomodasi.
Mengurangi Kesenjangan
Pentingnya formula baru UMP 2026 adalah untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok pekerja. Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang berbeda di setiap daerah, diharapkan penetapan UMP lebih adil. Ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas hidup buruh dan pekerja di Indonesia.
Dengan adanya putusan MK dan dinamika ekonomi yang berkembang, pemerintah berharap formula baru ini dapat memenuhi harapan berbagai pihak. Formula ini diharapkan mampu memberikan keadilan dan mencerminkan kondisi ekonomi yang realistis. Langkah ini bukan hanya soal angka, tetapi juga berdampak pada kehidupan jutaan pekerja di seluruh Indonesia.
Ketika seluruh komponen tersebut diterapkan dengan bijak, diharapkan UMP 2026 dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Ini adalah langkah maju dalam menciptakan sistem yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Baca selengkapnya di: www.beritasatu.com-
-
-
-
