Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengecam tindakan oknum staf Kementerian Pertanian yang mengaku sebagai Direktur Jenderal. Staf tersebut diduga memalak petani hingga ratusan juta rupiah dengan iming-iming bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Amran menyatakan, keputusan untuk memecat staf tersebut sangat berat baginya. Namun, langkah tegas perlu diambil untuk memerangi penyimpangan yang merugikan petani dan masyarakat. “Fasilitas kementerian berasal dari pajak rakyat, dan kami harus mempertanggungjawabkannya,” ungkap Amran.
Pemeriksaan awal menunjukkan adanya pungutan berkisar Rp 50 juta hingga Rp 600 juta per pengambilan alsintan di berbagai daerah. Amran mengonfirmasi bahwa Kementan telah mengumpulkan berkas bukti dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.
Ia juga menegaskan bahwa bantuan yang diberikan kepada petani adalah gratis. “Petani sudah cukup menderita. Mereka tidak seharusnya dibebani biaya tambahan,” tegasnya. Dalam konferensi pers, Amran menekankan pentingnya adanya pelaporan dari masyarakat mengenai praktik memalakan tersebut.
Keberanian masyarakat melaporkan dugaan penipuan telah berbuah hasil. Dari 2.890 laporan yang diterima dalam satu minggu, sebanyak 504 laporan telah diverifikasi. Hal ini memudahkan pihak kementerian untuk melakukan penindakan.
Amran mengungkapkan, oknum yang diberhentikan terlibat di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan sering berpura-pura sebagai dirjen saat bertugas. Ia diketahui telah menerima uang berkali-kali sambil beralasan khilaf. “Usianya masih muda, tetapi tindakannya sangat merugikan petani yang sudah dalam keadaan sulit,” ujar Amran.
Lebih dari sekadar penindakan internal, Amran menyoroti perlunya pengawasan terhadap pihak luar yang mungkin juga terlibat dalam penipuan terhadap petani. Ia mengingatkan kepada aparat kepolisian bahwa praktik semacam ini harus segera dihentikan untuk menjaga keadilan bagi para petani.
Amran juga menambahkan bahwa identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya. “Petani tidak perlu khawatir melapor, karena kami akan melindungi mereka sepenuhnya,” tegasnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bantuan kepada petani.
Setidaknya ada 99 titik yang teridentifikasi, dan masing-masing melibatkan beberapa penerima. Potensi kerugian akibat praktik ilegal ini sangat besar dan membutuhkan penanganan cepat. Kementerian Pertanian berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan ketat dalam distribusi bantuan.
Dalam setiap kesempatan, Amran mengingatkan bahwa semua bantuan, termasuk traktor, benih, dan bibit, merupakan program gratis yang ditujukan untuk membantu petani. Ia meminta masyarakat untuk menolak setiap pungutan dan melaporkannya jika ada pihak yang meminta biaya.
Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas di Kementerian Pertanian. Tindakan tegas yang diambil Amran menjadi contoh bagi instansi lain dalam mengatasi berbagai praktik ilegal dan penyimpangan yang merugikan masyarakat.
Menteri Pertanian mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam menjaga program bantuan agar benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Hal ini merupakan langkah nyata dalam mendukung petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Keberanian untuk melaporkan tindakan ilegal menjadi kunci dalam menciptakan keadilan dan transparansi dalam program bantuan pemerintah.
-
-
-
-
