Kemendagri mendorong penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tinggi di Indonesia melalui penguatan peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di daerah. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, berbagai pihak terkait seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat hadir untuk membahas strategi penurunan AKI. Rapat ini juga dihadiri secara daring oleh Ketua TP PKK dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota.
Dr. Paudah yang mewakili Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam acara tersebut menggarisbawahi tingginya AKI di negara ini. Menurut data, pemerintah menargetkan penurunan AKI secara bertahap. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, target ditetapkan menjadi 122 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2025 dan berlanjut pada 77 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2029. Dengan rincian lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menetapkan target penurunan hingga 16 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2045.
Dalam upaya ini, model Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT-Kespro) dikembangkan untuk meningkatkan kolaborasi antar pihak. Program ini sudah diimplementasikan di delapan kabupaten piloting dan akan lebih diperluas setelah tahun 2025. Dr. Paudah menyatakan bahwa keberhasilan model ini bergantung pada dukungan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan anggaran terintegrasi untuk kesehatan reproduksi.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 400.5/4591/SJ yang diterbitkan pada 19 Agustus 2025 juga menjadi rujukan penting. Dalam surat tersebut, Mendagri menginstruksikan gubernur dan bupati/wali kota untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam menurunkan AKI. Di antara langkah tersebut adalah kolaborasi lintas sektor dan penguatan peran TP PKK, yang diharapkan dapat berkontribusi lebih luas.
Keterlibatan TP PKK sangat penting dalam mendukung upaya kesehatan ibu dan anak. Melalui sepuluh program pokok yang dimiliki, TP PKK diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. “Keterlibatan tim penggerak PKK dari tingkat pusat hingga daerah dapat memperkuat peran keluarga dalam menjaga kesehatan,” tegas Dr. Paudah.
Lebih jauh, kemitraan dengan masyarakat ini diharapkan akan meningkatkan layanan kesehatan dan perilaku hidup bersih. Program-program kesehatan, terutama untuk ibu dan anak, menjadi fokus utama dalam upaya menurunkan AKI secara berkelanjutan.
Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong akses dan kualitas layanan kesehatan untuk ibu dan anak melalui strategi kolaborasi yang menyeluruh. Hal ini diharapkan akan berdampak positif dan langsung terhadap penurunan AKI dalam jangka panjang.
Dengan dukungan semua pihak, diharapkan target penurunan AKI dapat tercapai dan menjadi langkah signifikan dalam meningkatkan kesehatan ibu di Indonesia. Melalui peran aktif TP PKK dan instansi terkait lainnya, upaya ini dapat membawa perubahan nyata dalam kesehatan reproduksi dan kesejahteraan masyarakat.
Source: www.suara.com
-
-
-
-
