Data BPJS Bocorkan Fakta DBD: Kasus 4 Kali Lipat dari Laporan Kemenkes, Apa sebabnya?

Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia tengah mengalami lonjakan signifikan. Data dari BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa sepanjang 2024, terdapat 1.068.881 kasus dengue. Dari jumlah tersebut, 98,7% atau 1.055.255 pasien harus dirawat inap. Angka ini hampir empat kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan yang pada tahun ini mencatat sekitar 257.000 kasus.

Lonjakan ini menimbulkan keprihatinan di kalangan pemangku kebijakan. Pemerintah diminta untuk memperkuat pencegahan dan deteksi dini dalam menangani DBD. Peningkatan beban kasus ini juga tercermin dari jumlah klaim biaya perawatan akibat dengue yang melonjak dari Rp1,5 triliun pada 2023 menjadi Rp2,9 triliun pada 2024.

Masalah Pelaporan Data

Terdapat indikasi bahwa sistem pelaporan yang ada masih perlu diperbaiki. Data BPJS Kesehatan menunjukkan adanya under-reporting mengenai beban dengue nasional. Ketua Umum KOBAR Lawan Dengue, dr. H. Suir Syam, menyebutkan bahwa perbedaan antara data Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa beban riil DBD di masyarakat jauh lebih besar dari angka yang dicatat resmi.

Wakil Ketua MPR RI, Dr. Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa situasi ini mencerminkan perlunya satu sistem data yang integratif. “Kita perlu membangun satu data, satu arah, satu komitmen, agar setiap kematian akibat dengue tidak lagi dianggap wajar,” katanya.

Kegiatan untuk Meningkatkan Kesadaran

Untuk menjawab permasalahan ini, MPR RI bersama Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue menggelar Dialog Kebijakan. Forum tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat sipil. Diskusi mengarah kepada rekomendasi konkret dalam membangun sistem pelaporan dan peringatan dini yang lebih baik.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, dr. Lily Kresnowati, menjelaskan bahwa peningkatan beban biaya perawatan menunjukkan perlunya pendekatan baru. Dia mencatat bahwa sebagian besar kasus seharusnya bisa dicegah dengan langkah pencegahan yang tepat.

Kebijakan dan Strategi Terkini

Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa kementerian sedang memperbarui Strategi Nasional Penanggulangan Dengue. Kebijakan baru ini bertujuan untuk memperkuat deteksi dini, respons cepat, dan pengelolaan kejadian luar biasa (KLB). Dia juga menekankan inovasi seperti vaksinasi sebagai bagian dari strategi ke depan.

Menurut dr. Jaya Mualimin, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, hasil positif dapat terlihat ketika berbagai intervensi dijalankan secara terpadu. Edukasi masyarakat dan vaksinasi di daerahnya menunjukkan dampak signifikan dalam pengendalian kasus.

Arah Kebijakan di Masa Depan

Forum kebijakan ini diharapkan dapat memunculkan langkah konkret untuk membangun sistem data dengue nasional yang kredibel dan akuntabel. Para pemangku kepentingan sepakat bahwa pengendalian DBD memerlukan sinergi berkelanjutan antara berbagai pihak. Komitmen lintas sektor sangat diperlukan untuk mencapai tujuan Indonesia Zero Dengue Death pada tahun 2030.

Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan pencegahan dan pengendalian DBD di tanah air. Peningkatan kesadaran masyarakat serta kejelasan data akan menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini.