Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur meminta maaf terkait keterlibatan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, dalam kasus dugaan korupsi. Sugiri ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 7 November 2025. Dalam pernyataannya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menegaskan komitmen partai terhadap integritas dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
PDI Perjuangan mendukung penegakan hukum yang dilakukan KPK. Said meminta semua pihak untuk mematuhi asas praduga tidak bersalah. “Kami menjunjung tinggi prinsip independensi KPK, dan meminta dukungan untuk proses hukum yang tengah berjalan,” ujarnya. Ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan ingin bersikap transparan dan menghormati proses hukum.
Said juga menggarisbawahi bahwa tindakan korupsi adalah bentuk pelanggaran terhadap amanah publik. Menurutnya, korupsi merupakan pengkhianatan kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemimpin mereka. “Kami mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi,” tambahnya.
Permohonan maaf juga disampaikan kepada masyarakat Ponorogo. PDI Perjuangan menyadari dampak negatif yang ditimbulkan dari kasus ini. “Kami memohon maaf kepada seluruh warga Ponorogo karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin,” ungkap Said. Dalam konteks ini, partai berupaya menjaga hubungan baik dengan warga serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga politik.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh kader PDI Perjuangan. Said menekankan perlunya evaluasi internal yang kuat. “Kami akan memperbaiki pembinaan kader dan sistem rekrutmen politik,” katanya. Komitmen ini bertujuan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan di masa mendatang.
Said juga menekankan bahwa PDI Perjuangan tidak akan mengintervensi proses hukum. Dia mengutip arahan ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri, yang menginginkan integritas dan kebersihan dalam setiap tindakan kader. “Kami tidak akan mencampuri proses hukum yang tengah berlangsung,” tegas Said.
Sementara itu, KPK melanjutkan pemeriksaan intensif terhadap Sugiri Sancoko dan enam orang lainnya. Proses ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen KPK dalam menangani kasus-kasus dugaan korupsi di Indonesia. KPK menegaskan bahwa tidak ada pihak yang bisa mengintervensi dalam proses penegakan hukum.
Kasus ini juga menarik perhatian media dan publik. Banyak yang skeptis tentang kemampuan partai politik dalam menjaga integritas kadernya. Hal ini mengingat angka kasus korupsi yang terus meningkat. PDI Perjuangan berusaha menunjukkan bahwa mereka mengambil langkah tegas dalam menanggapi masalah ini.
Evaluasi internal akan menjadi agenda utama bagi PDI Perjuangan. Partai berencana memperbaiki mekanisme pencalonan kepala daerah agar lebih transparan dan berbiaya rendah. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik korupsi di kalangan kader.
Keterlibatan Sugiri Sancoko dalam kasus korupsi tentunya mengejutkan banyak kalangan. Namun, PDI Perjuangan berupaya mengembalikan kepercayaan publik melalui langkah-langkah nyata. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan transparansi, partai ingin menunjukkan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk menegakkan integritas.
Dukungan masyarakat sangat penting bagi PDI Perjuangan dalam proses pemulihan citra partai. Dengan sistem rekrutmen yang lebih baik dan pengawasan yang ketat, diharapkan partai dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas. KPK dan masyarakat kini menantikan tindakan lanjutan dari PDI Perjuangan setelah peristiwa ini.
Baca selengkapnya di: www.beritasatu.com-
-
-
-
