Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa Aceh adalah wilayah yang paling berat terdampak bencana di Sumatera. Hal ini disampaikan setelah pelepasan bantuan logistik untuk korban bencana banjir bandang pada Senin, 22 Desember 2025. Logistik dalam jumlah besar sangat diperlukan di Aceh karena dampak bencana yang melanda berbagai wilayah provinsi tersebut.
Menurut AHY, Aceh mengalami bencana di seluruh bagiannya, baik Pantai Timur, Pantai Barat, maupun bagian tengah. “Aceh termasuk yang paling berat tentunya karena bukan hanya Pantai Timur, Pantai Barat, tapi juga bagian tengah Aceh juga terdampak bencana,” ujarnya dalam konferensi pers. Penyaluran logistik menuju Aceh dianggap sangat rasional mengingat besarnya kebutuhan di lapangan.
AHY juga menyampaikan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, serta bupati-bupati di Aceh. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mempercepat penetapan wilayah mana saja yang memerlukan bantuan mendesak. “Walaupun secara Zoom, tapi bisa sudah kita petakan mana-mana yang perlu mendapatkan dukungan secara cepat dan terus-menerus,” lanjutnya.
Dalam upaya pemulihan bencana, Mendagri Tito Karnavian juga mengumumkan penyaluran 106 ribu potong pakaian baru bagi korban bencana di Sumatera dan Aceh. Sumbangan ini datang dari beberapa perusahaan garmen di Indonesia. Tito mengungkapkan, pakaian yang diberikan sangat penting, terutama bagi mereka yang kehilangan barang-barang akibat bencana. Kondisi di lokasi pengungsian menunjukkan bahwa banyak warga terpaksa mengungsi hanya dengan pakaian yang dikenakan.
Bantuan itu termasuk 101 ribu potong pakaian baru dan 5.000 item lainnya, yang mana mencakup 2.000 selimut. Menteri Dalam Negeri itu menegaskan pentingnya dukungan cepat dalam menghadapi situasi darurat. “Di pengungsian itu banyak yang kekurangan pakaian,” ungkapnya, mencerminkan realitas yang dihadapi oleh para korban.
Dirinya juga menyampaikan pesan bahwa aturan perundang-undangan memberikan ruang bagi penanganan bencana. Ada pengecualian untuk penanganan bencana yang tidak dikenakan pajak dan bea cukai, seiring dengan permintaan dari instansi pemerintah yang relevan. “Tapi, ada dalam aturan undang-undang ya, bahwa kalau untuk kepentingan bencana, itu boleh,” tambahnya.
Sementara itu, bantuan logistik yang dikirimkan menggunakan KRI Semarang 594 dari Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam memberikan dukungan kepada korban bencana. Pengiriman ini menandai sinergi antara instansi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang dihadapi di Aceh.
Pentingnya dukungan tenaga medis dan sarana kesehatan juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah. AHY menjelaskan, koordinasi terus dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau wilayah yang paling membutuhkan. Dengan risiko bencana yang besar, upaya penguatan infrastruktur dan peningkatan sistem peringatan dini bencana pun sangat diharapkan ke depan.
Facts menegaskan bahwa Aceh perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Keberlanjutan perhatian ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat Aceh dapat kembali pulih dan bangkit dari situasi sulit. Momen ini juga menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya siap sedia dalam menghadapi berbagai risiko bencana yang dapat terjadi kapan saja.
-
-
-
-
