Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Kantor Wilayah Jakarta Utara. OTT ini diduga terkait dengan praktik suap pengurangan nilai pajak yang melibatkan pegawai pajak dan wajib pajak (WP).
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rochcahyanto, menjelaskan bahwa suap tersebut berkaitan langsung dengan pengurangan nilai pajak. Namun, KPK belum merinci detail kasus dan modus yang digunakan dalam OTT ini.
Proses OTT dan Pihak yang Terlibat
OTT tersebut berlangsung di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara dan melibatkan beberapa pegawai pajak serta pihak wajib pajak. Menurut Fitroh, terdapat sejumlah pegawai dan pihak WP yang ditangkap dalam operasi tersebut. KPK kini mengumpulkan bukti dan melakukan pemeriksaan sebelum menentukan status hukum para tersangka.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, juga turut mengonfirmasi operasi penindakan ini. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menetapkan status hukum terhadap para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.
Sejarah OTT dan Kinerja KPK Tahun 2025
Ini menjadi OTT pertama yang dilakukan KPK pada tahun 2026 terkait pengurangan nilai pajak. Pada tahun sebelumnya, KPK sudah mencatat 11 OTT dengan berbagai pejabat dan tokoh yang terjaring. Beberapa nama yang pernah ditangkap dalam OTT oleh KPK tahun 2025 antara lain Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Abdul Wahid selaku Gubernur Riau, dan Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi.
Barang Bukti yang Disita
Dalam OTT di kantor pajak Jakarta Utara ini, KPK menyita ratusan juta rupiah dan mata uang asing (valas) sebagai barang bukti. Hal ini menunjukkan ada transaksi suap yang melibatkan jumlah uang yang cukup besar. Tim penyidik KPK terus melakukan proses pendalaman lanjutan untuk menguatkan kasus suap ini.
Dampak Kasus di Lingkungan Pajak
Kasus ini mengungkap adanya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh pegawai pajak yang berpotensi merugikan negara. Praktik suap dalam pengurangan nilai pajak bisa menggerus kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan pengelolaan keuangan negara. Dengan OTT ini, KPK memberikan sinyal tegas kepada para penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi.
KPK tetap berkomitmen untuk memberantas korupsi di seluruh lini pemerintah, termasuk di sektor pajak. Penindakan cepat dan transparan seperti OTT ini diharapkan mampu memberikan efek jera dan meningkatkan integritas serta profesionalisme pegawai pajak ke depan.
KPK juga mendorong agar instansi terkait seperti Kementerian Keuangan melakukan evaluasi sistem pengawasan internal guna mencegah praktik korupsi berulang. Penguatan tata kelola pajak menjadi penting dalam mendukung penerimaan negara yang sehat dan adil.
Seiring proses pemeriksaan berjalan, publik diharapkan dapat mengikuti perkembangan kasus ini melalui informasi resmi dari KPK. Keseriusan penegakan hukum dalam kasus OTT pegawai pajak ini menjadi bagian krusial dari upaya pemberantasan korupsi demi terciptanya pemerintahan yang transparan dan bersih.
-
-
-
-
