Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, telah membantah tuduhan bahwa pihaknya mencoba membungkam suara netizen setelah meminta sejumlah platform media sosial untuk menghapus konten terkait demo yang terjadi pada 25 Agustus. Dalam pernyataannya, Angga menegaskan bahwa langkah itu diambil dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas konten yang beredar di masyarakat.
Menurut Angga, permintaan penghapusan atau ‘takedown’ konten bukanlah usaha untuk membatasi kebebasan berekspresi. “Kami ingin agar masyarakat dapat menikmati konten yang lebih positif,” ujarnya saat konferensi pers. Angga menekankan pentingnya akses informasi yang baik, terutama di era digital, di mana masyarakat memiliki akses luas terhadap media sosial dan informasi.
Menyusul kericuhan yang terjadi dalam demo tersebut, pemerintah merasa perlu untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh informasi yang tidak akurat. “Negara hadir untuk melindungi semua masyarakat. Kami ingin agar aspirasi dan pendapat disampaikan dalam koridor yang lebih baik,” tambahnya.
Dalam wawancara yang sama, Angga menekankan bahwa penghapusan konten ini bertujuan untuk menghindari provokasi yang dapat memicu ketegangan. Ia mengingatkan bahwa kegiatan anarkis yang muncul dari informasi yang salah justru merusak sendi-sendi demokrasi. “Fenomena DFK menjadi salah satu contoh bagaimana informasi bisa berbahaya jika tidak ditangani dengan baik,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Angga juga meminta tanggung jawab dari platform media sosial. “Jika mereka ingin beroperasi di Indonesia, mereka harus mematuhi aturan yang berlaku dan berkontribusi untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman,” tegasnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berusaha melindungi masyarakat, tetapi juga meminta keterlibatan aktif dari penyedia platform untuk membuat konten yang lebih bertanggung jawab.
Di tengah pernyataan ini, sejumlah netizen dan aktivis mengungkapkan keprihatinan terkait kebebasan berekspresi. Mereka berargumen bahwa meskipun niat pemerintah mungkin baik, tindakan semacam ini dapat membuka ruang untuk penafian terhadap suara-suara kritis. Hal ini menciptakan diskusi tentang batasan-kebebasan berekspresi di media sosial dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatur konten.
Sebagai tambahan, insiden ini menjadikan pemerintah terlibat dalam diskusi lebih luas mengenai regulasi konten di platform digital. Konten yang beredar luas di media sosial saat ini bisa memiliki dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penanganan konten berisiko menjadi isu yang semakin penting di Indonesia.
Pernyataan Angga juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memajukan keterbukaan informasi. Dengan menggerakkan edukasi mengenai cara bersosialisasi di era digital, serta menekankan pentingnya informasi yang akurat, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
Dengan dinamika yang terus berubah ini, Indonesian terus berharap untuk menemukan keseimbangan antara melindungi kebebasan berekspresi dan menjamin keamanan serta informasi yang berkualitas bagi masyarakat. Angga Raka menyebutkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan dialog dengan semua pihak terkait agar kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat.
Dalam menghadapi tantangan dalam regulasi konten, pemerintah berharap agar semua elemen masyarakat dapat berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Sebuah langkah yang mungkin sulit namun penting untuk mempersiapkan generasi mendatang agar lebih mengerti akan dampak informasi di era digital.
-
-
-
-
