Mahkamah Agung (MA) secara resmi meluncurkan aplikasi BATARA, singkatan dari Budgeting and Planning Application for Transparency, Accuracy, and Resource Alignment, sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola peradilan di Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran, sekaligus menyatukan berbagai data vital dalam satu sistem terpadu.
Transformasi Digital dalam Peradilan
Peluncuran BATARA berlangsung di Hotel Movenpick, Pecenongan, Jakarta, dihadiri oleh Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Sobandi, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sobandi menegaskan bahwa aplikasi ini menjadi simbol transformasi tata kelola peradilan menuju sistem yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
"BATARA mewujudkan integrasi antara perencanaan, penganggaran, aset, dan data kepegawaian sehingga kita dapat memiliki satu data, satu arah kebijakan, dan satu tujuan yakni meningkatkan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan," ujar Sobandi dalam keterangan resmi pada Jumat, 17 Oktober.
Integrasi Data untuk Efisiensi dan Akurasi
Sebelumnya, proses perencanaan dan penganggaran MA masih bergantung pada empat aplikasi berbeda yang digunakan secara terpisah di berbagai satuan kerja. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA, Sahwan, menjelaskan bahwa BATARA kini menggabungkan seluruh data kepegawaian, keuangan, dan perencanaan ke dalam satu platform terpadu.
"Integrasi ini mempercepat proses kerja dan meningkatkan efisiensi operasional bagi 923 satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia," ujarnya. Dengan sistem terpusat, pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran.
Perubahan Paradigma Kerja Mahkamah Agung
Sobandi menambahkan, dampak paling signifikan dari BATARA adalah perubahan paradigma kerja di lingkungan MA. Sistem yang sebelumnya bersifat manual dan sektoral kini bertransformasi menjadi digital dan kolaboratif. Selain itu, data yang selama ini tersebar kini dapat terkelola dalam satu ekosistem informasi yang utuh dan andal.
“Melalui BATARA, setiap keputusan strategis dan alokasi sumber daya dilakukan berdasarkan data yang valid dan terintegrasi, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas,” ujarnya.
Kolaborasi Internal dan Dukungan Eksternal
Pengembangan BATARA dilakukan oleh tim internal Mahkamah Agung dengan dukungan dari berbagai biro terkait. Serta melibatkan masukan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menyesuaikan aplikasi dengan kebutuhan tata kelola negara yang lebih baik. Pendekatan kolaboratif ini juga memastikan aplikasi memenuhi standar transparansi dan efisiensi yang ditetapkan pemerintah.
Manfaat Bagi Pelayanan Peradilan
Dengan hadirnya BATARA, proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan MA diperkirakan akan berjalan lebih cepat dan responsif. Hal ini sejalan dengan target peningkatan kualitas pelayanan peradilan terhadap masyarakat. Transformasi digital ini juga menjadi fondasi penting untuk pengembangan sistem peradilan berbasis teknologi informasi yang lebih luas di masa depan.
BATARA membuka peluang bagi Mahkamah Agung untuk terus berinovasi meningkatkan tata kelola serta accountability di era digital. Dengan sistem yang terintegrasi, diharapkan MA dapat lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan secara transparan dan profesional.
Source: katadata.co.id
-
-
-
-
