Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengungkapkan bahwa deepfake dan konten scam menjadi ancaman serius yang mewarnai satu tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Berbasis riset yang dilakukan antara 21 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2025, Mafindo mencatat adanya peningkatan tajam dalam penyebaran hoaks dan modus penipuan digital yang semakin kompleks.
Tren Deepfake dalam Politik dan Sosial
Mafindo menunjukkan bahwa konten deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI) telah berkembang pesat, terutama pada konten bermuatan politik dan sosial. Teknologi ini memungkinkan pembuatan video dan audio palsu yang semakin sulit dideteksi oleh publik maupun media. “Penggunaan teknologi deepfake meningkat tajam, sehingga menantang kemampuan publik dan media dalam melakukan otentikasi informasi,” ujar Mafindo dalam keterangannya.
Beberapa contoh yang diungkap termasuk video deepfake Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menampilkan nada penghinaan terhadap guru, memicu kemarahan publik hingga menormalisasi tindakan perusakan dan perundungan. Contoh lain adalah deepfake “Ibu Ana berkerudung pink” yang digunakan untuk mendelegitimasi kelompok aksi menyampaikan aspirasi. Kejadian tersebut mengindikasikan bagaimana konten palsu dapat memicu perpecahan di masyarakat.
Evolusi Modus Penipuan Digital
Selain deepfake, scam atau penipuan digital juga mengalami evolusi signifikan. Mafindo mencatat banyak kasus scam yang memanfaatkan nama program pemerintah dan lembaga BUMN sebagai kedok, seperti bantuan sosial, proyek infrastruktur, serta lowongan kerja palsu di Pertamina dan perusahaan pelat merah lainnya. Modus ini menggunakan pesan berantai, situs palsu, dan iklan rekrutmen fiktif untuk menjerat korban.
Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menegaskan bahwa scam termasuk jenis hoaks yang sering tidak mendapat perhatian luas, padahal dampaknya sangat luas dan menimpa berbagai kalangan. “Kami menemukan scam kini semakin canggih karena sudah memanfaatkan AI dan big data dari kebocoran informasi pribadi,” ujarnya, memperingatkan ancaman ini bisa menimpa siapa saja.
Data Hoaks dan Scam Selama Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Dari riset Mafindo selama satu tahun terakhir, sebanyak 1.593 hoaks berhasil dipetakan berdasarkan tema, target, saluran penyebaran, tipe narasi, dan penggunaan teknologi AI. Hasil riset tersebut mengindikasikan pola penyebaran disinformasi semakin mengkhawatirkan, dengan banyaknya konten yang sengaja dirancang untuk mengadu domba masyarakat sekaligus melemahkan kepercayaan terhadap lembaga negara dan korporasi besar.
Peran Kecerdasan Buatan dalam Meningkatkan Ancaman
Presidium Mafindo yang membawahi Komite Litbang, Loina Lalolo Krina Perangin-angin, memberikan sorotan khusus pada peran AI dalam produksi konten hoaks. Ia menitikberatkan bahwa peningkatan konten hoaks berbasis AI membuat konten palsu seperti deepfake sulit diidentifikasi secara awam. Dampaknya, kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan BUMN semakin terkikis.
Penguatan Literasi Digital dan Kolaborasi Lintas Sektor
Guru Besar LSPR Institute of Communication and Business, Lely Arriania, menekankan pentingnya peningkatan literasi digital yang tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan kritis dan sosial masyarakat dalam menilai informasi. Menurut Lely, kolaborasi antara pemerintah, BUMN, media, dan komunitas literasi digital menjadi faktor kunci dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap hoaks.
Lebih jauh, Lely mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berjalan satu tahun berpotensi menjadi sasaran gangguan hoaks di berbagai aspek, mulai dari kebijakan politik, ekonomi, hingga keamanan. Oleh karena itu, para elit komunikasi dan pelaku media harus adaptif serta melek teknologi untuk mencegah kerusakan informasi yang dapat menggoyahkan stabilitas nasional.
Kebutuhan Strategi Anti-Hoaks yang Lebih Efektif
Mafindo mengajak semua pihak untuk memperkuat strategi dan kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi disinformasi dan scam yang semakin canggih. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga kedaulatan informasi digital di Indonesia sekaligus melindungi masyarakat dari kerugian finansial dan sosial yang besar. Mengingat kompleksitas ancaman yang ada, upaya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi sangat mendesak.
Dengan semakin berkembangnya teknologi AI, kewaspadaan terhadap konten digital palsu harus terus ditingkatkan. Informasi yang akurat dan autentik menjadi fondasi penting bagi kelangsungan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional di masa mendatang.
Reporter: Andi M. Arief
Source: katadata.co.id
-
-
-
-
