Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk merombak pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk melakukan pemangkasan jumlah komisaris serta menghapus sistem tantiem. Dalam pidatonya saat penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Senayan, Jakarta, pada 15 Agustus 2025, Prabowo mengekspresikan kekesalannya terhadap jumlah komisaris yang berlimpah, yang dinilai sebagai salah satu penyebab kerugian BUMN.
Prabowo menekankan bahwa aset BUMN memiliki nilai yang sangat tinggi, mencapai lebih dari US$ 1.000 triliun, dan seharusnya dapat menyumbang setidaknya US$ 50 miliar kepada negara. Ia meyakinkan bahwa kontribusi dari BUMN dapat membantu menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Perusahaan rugi komisarisnya banyak banget,” ujar Prabowo, menyerukan adanya efisiensi dalam pengelolaan.
Salah satu hal yang disoroti dalam pidatonya adalah praktik pemberian tantiem kepada komisaris yang dinilai tidak wajar. Prabowo mengungkapkan keheranan terhadap besaran tantiem yang diterima komisaris, di mana terdapat kasus komisaris yang hanya menghadiri rapat sebulan sekali namun mendapatkan imbalan hingga Rp 40 miliar per tahun. “Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp 40 miliar setahun,” tegasnya.
Prabowo lebih lanjut menjelaskan bahwa banyak komisaris menikmati tantiem yang hanya merupakan “akal-akalan” dan tidak memahami esensi dari imbalan tersebut. “Saya tidak mengerti apa arti tantiem itu, itu akal-akalan mereka saja,” katanya. Ia pun mendorong pemangkasan jumlah komisaris, dengan mengusulkan agar perusahan cukup memiliki empat hingga lima komisaris. “Saya potong setengah komisaris, kalau bisa cukup 4 atau 5 dan saya hilangkan tantiem,” ujar Prabowo.
Namun, keputusan tersebut bukan tanpa risiko. Prabowo telah memperingatkan direksi dan komisaris yang keberatan untuk mundur. “Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia tidak menerima Tantiem, berhenti! Banyak anak-anak muda yang mampu yang siap menggantikan mereka,” tegasnya, menunjukkan bahwa ada generasi muda yang siap untuk mengambil alih posisi-posisi strategis tersebut.
Dengan langkah ini, Prabowo berharap BUMN dapat dikelola lebih efisien dan efektif, serta dapat berkontribusi lebih besar kepada negara. Ia menyatakan bahwa pemberian tantiem kepada direksi juga harus dihentikan jika BUMN mengalami kerugian. “Saya telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu Tantiem kalau rugi dan untungnya harus untung benar,” tambahnya.
Prabowo juga menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan di BUMN untuk bekerja lebih keras dalam meraih keuntungan yang sebenarnya. Dalam konteks ini, pemangkasan komisaris dan penghapusan tantiem diharapkan mampu menciptakan perbaikan signifikan di sektor BUMN dan menekan kerugian yang banyak terjadi.
Langkah Prabowo ini merespons keluhan publik terkait pengelolaan BUMN yang selama ini dianggap tidak efisien. Banyak pihak berharap agar kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan mengurangi defisit APBN, dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia. Keputusan ini juga mencerminkan komitmen Prabowo untuk melakukan reformasi secara menyeluruh di sektor BUMN demi kepentingan rakyat.
-
-
-
-
