Kuota haji di Indonesia kini menjadi topik hangat yang banyak dibicarakan publik, terutama setelah terkuaknya dugaan korupsi dalam mekanisme pembagian kuota tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mulai menyelidiki kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Namun, tidak hanya pemerintah yang terlibat dalam pengaturan kuota haji, tetapi peran swasta juga sangat signifikan dalam mekanisme ini.
Pemerintah Indonesia memberikan opsi bagi jamaah yang ingin menunaikan ibadah haji melalui dua jalur utama: jalur reguler dan jalur khusus, atau yang lebih dikenal dengan istilah haji plus. Jalur reguler didukung oleh subsidi pemerintah, sedangkan jalur khusus menggunakan biaya pribadi yang difasilitasi oleh pihak swasta seperti agen travel umrah dan haji. Abdul Wahid, Bendahara Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), menegaskan bahwa swasta tidak hanya membantu tetapi juga memegang kewenangan dalam penyelenggaraan haji plus.
Pemerintah Indonesia mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi dalam menentukan kuota jemaah haji. Pada tahun 2025, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud memberikan kuota sebanyak 221.000 jemaah untuk Indonesia. Dari jumlah tersebut, kuota dibagi menjadi 92% untuk jalur reguler dan 8% untuk Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Kesepakatan ini dicapai setelah pembahasan di Komisi VIII DPR RI, dan pada awal Januari 2025, kuota untuk jamaah reguler ditetapkan sebanyak 203.320, sedangkan kuota untuk jamaah haji khusus sebanyak 17.680.
Selain itu, biaya penyelenggaraan haji di tahun 2025 ditetapkan di angka Rp 89.410.258,79, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, biaya yang harus dibayarkan oleh jamaah disepakati sebesar Rp 55.431.750,78. Subsidi dari pemerintah membuat biaya haji reguler lebih terjangkau bagi masyarakat, dan sebagian besar pendanaannya berasal dari APBN.
Walaupun kuota yang telah ditetapkan tersebut, pemerintah masih berpeluang mendapatkan tambahan kuota dari Pemerintah Arab Saudi, yang biasanya diperoleh melalui proses diplomasi. Misalnya, pada tahun 2024, ada tambahan kuota sebanyak 20.000 jamaah. Namun, seringkali penentuan kuota tambahan ini tidak lagi dibahas dengan Komisi VIII DPR karena biasanya ditetapkan setelah rapat.
Keterlibatan swasta dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya melalui agen travel, diharapkan dapat mengurangi antrean panjang jamaah. Di Indonesia, antrean haji bisa mencapai waktu tunggu belasan hingga puluhan tahun. Misalnya, jamaah dari Jakarta perlu menunggu sekitar 28 tahun, sementara di Aceh hingga 34 tahun. Yang paling parah, jamaah dari Sulawesi Selatan harus menunggu sampai 47 tahun.
Dengan hadirnya swasta dalam penyelenggaraan haji plus, waktu tunggu ini dapat dipersingkat menjadi sekitar 5 hingga 9 tahun. Meskipun biaya haji plus lebih tinggi, jamaah menikmati fasilitas yang lebih baik, seperti pilihan penginapan yang dekat dengan Masjidil Haram. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi jamaah yang ingin meminimalisir waktu tunggu.
Kepentingan calon jamaah dalam mempersiapkan diri sebelum berangkat ke Tanah Suci sangat tinggi. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme kuota haji menjadi sangat penting. Dengan demikian, diharapkan pengalaman beribadah haji ini dapat berlangsung lancar dan sesuai harapan, tanpa adanya penyimpangan yang merugikan masyarakat.
-
-
-
-
