Immanuel Ebenezer, yang lebih dikenal dengan nama Noel, mengalami perjalanan karier yang penuh liku-liku setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kementerian Ketenagakerjaan. Penyidikan ini melibatkan sejumlah pegawai Kemnaker lainnya, dengan total 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
KPK mengungkap bahwa praktik pemerasan ini sudah berlangsung selama enam tahun, mulai 2019 hingga 2025, dengan nilai total mencapai Rp 81 miliar, dan Noel sendiri diduga menerima jatah sekitar Rp 3 miliar. Dalam upaya penegakan hukum, KPK melakukan operasi tangkap tangan pada tanggal 21 Agustus 2025, yang berujung pada penahanan Noel dan rekan-rekannya.
Tidak hanya status tersangka yang harus dihadapi oleh Noel, tetapi ia juga kehilangan jabatan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Menurut Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat keputusan pemberhentian Noel dari jabatannya tersebut pada malam tanggal 22 Agustus 2025. “Bapak Presiden telah menandatangani keputusan tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer,” ungkap Prasetyo dalam keterangannya.
Tak bisa dipungkiri, perjalanan Noel menuju jabatan Wamenaker juga sangat menarik. Sebelum terlibat dalam pemerintah, ia adalah relawan pendukung Joko Widodo pada pemilihan presiden 2019. Ia dikenal sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania dan kemudian berubah haluan dengan mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Serangkaian langkah politiknya membawanya meraih posisi Wamenaker, yang dilantiknya pada 21 Oktober 2024.
Selama masa jabatannya, Noel cukup aktif menangani isu ketenagakerjaan. Ia sering terlibat dalam diskusi dengan para pekerja, bahkan mendukung hak-hak mereka, seperti saat demonstrasi para driver online yang menuntut Tunjangan Hari Raya (THR). Namun, bukan hanya prestasi yang diraihnya, tindakan Noel berinspeksi mendadak ke perusahaan yang menahan ijazah karyawan juga menyita perhatian. Langkahnya untuk membebaskan ijazah karyawan yang ditahan di berbagai perusahaan menunjukkan kepeduliannya terhadap hak pekerja.
Namun, meskipun pernah dianggap sebagai figur publik yang peduli dengan masalah ketenagakerjaan, Noel terjerembab dalam skandal pemerasan yang membuat citranya terpuruk. Kini, kasusnya berada di tangan KPK, dan ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Dengan posisi barunya sebagai tersangka, faktor-faktor yang sebelumnya mendukung kariernya kini berubah drastis.
Pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum ini kepada KPK. Hal ini menggambarkan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum dan memberantas praktik korupsi di institusi publik. Noel kini bukan hanya menghadapi konsekuensi hukum, tetapi juga reputasi yang menghitam sebagai seorang pemimpin.
Kasus ini menjadi pelajaran bagi banyak pihak tentang pentingnya integritas dalam menjalankan jabatan publik. Masyarakat berharap bahwa tindakan tegas dari KPK ini akan memberi efek jera bagi pelaku korupsi lainnya dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan. Di saat yang sama, kompetisi politik dan manuver dari setiap individu di dalamnya tentu akan terus berlangsung, meski hal tersebut kadang berujung pada konsekuensi hukum yang berat.
-
-
-
-
