Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun untuk tahun anggaran 2026 sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan program-program prioritas pemerintah. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan bahwa permohonan anggaran ini berkaitan erat dengan pelaksanaan program-program penting yang dijalankan oleh presiden, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Menurut Taruna, tambahan dana ini terdiri dari beberapa komponen penting. Ia menjelaskan bahwa program prioritas Presiden memerlukan sekitar Rp 838 miliar, sementara pelaksanaan tugas teknis dalam pengawasan obat dan makanan membutuhkan Rp 1,6 triliun. Di samping itu, dukungan manajemen juga membutuhkan dana sebesar Rp 192 miliar. “Dengan konteks seperti itu, saya kira total anggaran kami bisa menjadi prioritas presiden,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR pada Rabu, 3 September 2025.
Anggaran yang tersedia saat ini sangat minim, yaitu hanya Rp 99,09 miliar untuk kegiatan teknis dan Rp 5,95 miliar untuk kegiatan manajemen. Sehingga, usulan anggaran tambahan ini sangat diperlukan untuk menutupi selisih yang mencapai Rp 2,6 triliun. Dalam rangka menjalankan berbagai program intervensi utama, BPOM merinci bahwa dana tersebut akan dialokasikan untuk 22 program, termasuk pemberian MBG dan penguatan ekosistem pendukung untuk program tersebut, yang mencapai Rp 676,17 miliar.
Dalam rencana tersebut, penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan mendapatkan prioritas, dengan alokasi sebesar Rp 6,41 miliar. Selain itu, terdapat anggaran untuk mencapai swasembada pangan sebesar Rp 22,52 miliar, serta penanganan penyakit tuberkulosis (TBC) yang dianggarkan sebesar Rp 61,66 miliar. Semua program ini sangat relevan dalam memperkuat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.
Adanya penambahan anggaran ini menjadi penting untuk BPOM dalam menjalankan tugas pengawasan yang lebih efektif, terutama di tengah situasi pandemi dan tantangan kesehatan lainnya. BPOM memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keamanan dan kualitas obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Dalam hal ini, peningkatan anggaran diharapkan bisa membawa pada peningkatan kapasitas pengawasan serta kegiatan-kegiatan yang langsung berdampak pada masyarakat.
Institusi ini juga terus berupaya untuk memperkuat pengawasan terhadap produk-produk yang beredar, termasuk yang mungkin tidak memenuhi standar, serta mendukung program-program pemerintah yang berhubungan dengan pangan dan gizi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi angka kemiskinan.
Dalam kesempatan yang sama, Taruna juga mencatat bahwa investasi pada kesehatan dan ketahanan pangan tidak hanya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung, tetapi juga akan berkontribusi pada stabilitas ekonomi jangka panjang. Pemerintah, melalui BPOM, sadar bahwa investasi yang cukup dalam sektor kesehatan dapat mengurangi beban biaya kesehatan di masa depan.
Sejalan dengan itu, publik diharapkan mendapatkan informasi yang transparan mengenai penggunaan anggaran ini, serta perkembangan program-program yang didanai oleh anggaran tambahan tersebut. Kepastian bahwa anggaran akan digunakan dengan tepat dan efektif menjadi kunci bagi keberhasilan pelaksanaan program-program yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.
Dengan langkah proaktif ini, diharapkan BPOM dapat memainkan peran vital dalam memastikan bahwa semua kebijakan dan program yang dijalankan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan dan gizi.
-
-
-
-
