Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, baru-baru ini mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2025 dan 2026. Pernyataan ini menjawab banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait kapan akan dilaksanakannya rekrutmen CPNS selanjutnya.
Rini menegaskan bahwa pihaknya belum menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pembukaan lowongan tersebut. "Kita masih fokus menyelesaikan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 yang saat ini masih berjalan," ucap Rini saat ditemui di Gedung Peruri, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Ia menambahkan bahwa proses pengangkatan PPPK 2024 sangat kompleks dan memakan waktu karena tingginya jumlah calon ASN yang diambil pada tahun ini.
Proses pembentukan pegawai pemerintah menjadi sangat rumit karena pemerintah sebelumnya mengeluarkan kebijakan peniadaan honorer, yang turut meningkatkan jumlah calon ASN. Hal ini juga dijelaskan Rini dengan menyatakan bahwa formasi CPNS tahun ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah, dan instansi pengangkatan masih menyelesaikan proses administrasi yang ada.
Menjelang batas waktu akhir bulan depan, Rini pun optimis bahwa pengangkatan PPPK 2024 dapat selesai sesuai dengan komitmen yang sudah ada. "Target tetap Oktober, sesuai janji kami, semuanya harus rampung. Untuk CPNS, sudah selesai," tambahnya.
Isu Pembukaan CPNS 2026
Terkait dengan pembukaan seleksi CPNS untuk tahun 2026, Rini menyebutkan bahwa Kementerian PAN-RB masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden. Ia menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang mengkaji kebutuhan pegawai di berbagai kementerian dan lembaga. "Kita harus hitung lagi. Proses ini adalah peristiwa lima tahunan, dan kami harus memastikan semuanya tepat," jelasnya.
Meskipun demikian, beberapa instansi pemerintah sudah mengajukan penambahan PNS untuk mendukung kegiatan operasional mereka. Namun, Rini juga menyoroti bahwa sejumlah instansi masih belum melaporkan kebutuhan CPNS, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang mereka hadapi.
"Beberapa instansi sudah memberikan kami informasi, tapi tidak semua. Masalahnya adalah terbatasnya anggaran," sebut Rini. Ia menekankan bahwa setiap instansi pemerintahan bertanggung jawab untuk merencanakan alokasi pegawai mereka sendiri.
Rini juga memberikan penjelasan mengenai anggaran belanja pegawai untuk tahun depan. "Pembiayaan untuk tambahan CPNS seharusnya merupakan tanggung jawab masing-masing instansi. Kementerian PAN-RB hanya menyediakan formasi dan melakukan seleksi jika diperlukan," terangnya.
Dalam konteks ini, tantangan para pembuat kebijakan adalah menyeimbangkan antara kebutuhan pegawai di sektor publik dan keterbatasan anggaran yang ada. Seiring dengan itu, penting bagi setiap instansi untuk melakukan perencanaan kepegawaian yang matang, agar tidak terjadi pemborosan anggaran di masa depan.
Dengan pernyataan resmi dari Kementerian PAN-RB, jelas bahwa masyarakat harus tetap bersabar dan memahami bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah menyelesaikan pengangkatan PPPK sebelum melanjutkan ke rencana pembukaan CPNS di masa mendatang. Kementerian PAN-RB berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan berdampak positif bagi efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
-
-
-
-
