Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa jumlah korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia telah mencapai 44.333 orang sepanjang delapan bulan pertama tahun 2025. Meskipun ada penurunan signifikan pada bulan Agustus dengan 830 pekerja terdampak, jumlah kumulatif PHK dalam periode ini menunjukkan krisis yang lebih luas dan dampak yang berkepanjangan terhadap dunia kerja.
Data terbaru dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan mencatat bahwa jumlah PHK mengalami penurunan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Pada bulan Juli 2025, jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 1.118 orang, sedangkan Juni menandai angka tertinggi dalam beberapa bulan terakhir dengan 1.609 pekerja. Tren menurun ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan Mei, yang mencatat 4.702 pekerja terkena PHK.
Provinsi Terdampak Terbesar
Dari total PHK di Agustus, Provinsi Jawa Barat menjadi yang paling terdampak dengan 261 pekerja, setara dengan 29,07% dari keseluruhan PHK yang dilaporkan. Kemnaker mencatat, "Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat…". Di belakang Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing mencatatkan 113 dan 100 pekerja yang terkena PHK.
Rincian lima provinsi dengan kasus PHK terbanyak di bulan Agustus 2025 adalah sebagai berikut:
- Jawa Barat: 261 tenaga kerja
- Sumatera Selatan: 113 tenaga kerja
- Kalimantan Timur: 100 tenaga kerja
- Jawa Timur: 51 tenaga kerja
- DKI Jakarta: 48 tenaga kerja
Rata-Rata Bulanan
Jika dilihat secara bulanan sepanjang tahun 2025, Februari menjadi bulan dengan jumlah PHK tertinggi, mencapai 17.796 orang. Rincian jumlah pekerja yang terdampak PHK setiap bulan adalah sebagai berikut:
- Januari: 9.497 tenaga kerja
- Februari: 17.796 tenaga kerja
- Maret: 4.987 tenaga kerja
- April: 3.794 tenaga kerja
- Mei: 4.702 tenaga kerja
- Juni: 1.609 tenaga kerja
- Juli: 1.118 tenaga kerja
- Agustus: 830 tenaga kerja
Kenaikan yang tajam pada Februari menunjukkan adanya lonjakan besar yang dapat dihubungkan dengan sektor tertentu yang berjuang dalam pemulihan pasca-pandemi.
Tantangan Ke Depan
PHK yang meluas di Indonesia menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas ekonomi dan ketenagakerjaan. Dengan dinamisnya kondisi pasar kerja saat ini, pemerintah dan berbagai institusi sosial dituntut untuk lebih proaktif dalam memberikan dukungan bagi pekerja yang terkena dampak. Inisiatif pelatihan ulang dan program bantuan sosial menjadi sangat penting untuk mendorong mereka agar bisa kembali ke dunia kerja.
Kesimpulan Situasi
Meskipun ada penurunan jumlah PHK di bulan Agustus, total kumulatif lebih dari 44.000 pekerja yang ter-PHK menunjukkan bahwa masalah ketenagakerjaan masih harus menjadi perhatian. Data ini menyoroti pentingnya pemantauan dan dukungan berkelanjutan bagi tenaga kerja untuk menghadapi tantangan yang ada dan memastikan pemulihan yang berkelanjutan dalam dunia kerja.
Keberadaan lembaga pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan solusi efektif agar pekerja yang terkena dampak PHK mendapatkan kesempatan second chance atau peluang baru dalam berkarir.
-
-
-
-
