Pemerintah Indonesia akan kembali melanjutkan program bantuan sosial beras pada bulan Oktober dan November 2025, menjangkau lebih dari 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengkonfirmasi bahwa penyaluran bantuan pangan beras akan menggunakan mekanisme yang sama dengan yang diterapkan pada periode sebelumnya, yakni Juni dan Juli 2025.
Berdasarkan data dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTKSEN), sebanyak 18.277.083 KPM telah terdaftar untuk menerima bantuan ini. Setiap KPM akan mendapatkan sejumlah 10 kg beras per bulan, yang akan disalurkan sekaligus. Dengan demikian, total beras yang diterima untuk periode dua bulan adalah 20 kg. Arief menjelaskan, “Mekanisme bantuan pangan hampir sama seperti sebelumnya. Jika sebelumnya diusulkan untuk empat bulan, kali ini kami mulai dengan dua bulan, yaitu Oktober dan November 2025.”
Anggaran untuk program ini berasal dari Kementerian Keuangan, yang mendemonstrasikan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan kepada masyarakat, meskipun tanpa adanya penambahan anggaran khusus dari Badan Pangan Nasional. Menurut Arief, sasaran penerima akan tetap mengacu pada data yang telah dikumpulkan sebelumnya, memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga menegaskan pentingnya program bantuan sosial beras ini dalam konteks stimulus ekonomi yang lebih luas. Ia mengandung program ini dalam kerangka 8+4+5 insentif stimulus ekonomi yang dirancang untuk tahun 2025. Program ini berupaya untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya dapat meringankan beban masyarakat, tetapi juga memperkuat daya beli di tengah fluktuasi ekonomi.
Pentingnya bantuan pangan beras ini tidak hanya terlihat dari jumlah penerima, tetapi juga dari harapan bahwa program ini dapat mengurangi dampak inflasi yang dirasakan oleh kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak keluarga yang mengandalkan bantuan pangan seperti ini sebagai salah satu sumber utama pangan mereka.
Program serupa sebelumnya juga diharapkan dapat menjangkau lebih banyak KPM, tetapi kali ini, penyaluran dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi dan situasi saat ini. Diharapkan penyaluran bantuan beras ini dapat berjalan lancar dan menyentuh setiap KPM yang berhak menerima.
Dalam konteks yang lebih luas, program bantuan sosial ini menitikberatkan perhatian pada kelompok rentan yang paling merasakan dampak persaingan ekonomi global dan domestik, serta berbagai tantangan akibat perubahan iklim. Memastikan akses yang lebih baik terhadap pangan menjadi langkah strategis untuk membangun ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.
Kepastian ini disambut baik oleh pemangku kepentingan, dengan banyak yang berharap agar penyaluran bantuan ini tidak hanya berhenti di bulan November 2025. Terdapat tuntutan untuk memikirkan kelanjutan program semacam ini agar keberlanjutan keamanan pangan tetap terjaga.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, terutama di masa sulit seperti saat ini. Diharapkan program ini dapat menjadi salah satu solusi yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakamanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
-
-
-
-
