Putri sulung Presiden kedua Indonesia, Soeharto, Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana atau lebih dikenal dengan Tutut Soeharto, baru-baru ini melayangkan gugatan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor perkara 308/G/2025/PTUN.JKT pada 12 September 2025, berkaitan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/MK/KN/2025 yang melarangnya bepergian ke luar negeri. Larangan tersebut terkait dengan utang yang dituduhkan kepada Tutut yang berhubungan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Keputusan Menteri Keuangan ini dikeluarkan pada 17 Juli 2025, saat Sri Mulyani Indrawati masih menjabat sebagai Menkeu. Dalam keputusan tersebut, Tutut dinyatakan sebagai penanggung utang dari dua perusahaan, yakni PT Citra Mataram Satriamarga Persada (PT CMSP) dan PT Citra Bhakti Margatama Persada (PT CBMP), yang membuatnya terikat pada kewajiban membayar utang kepada negara. “Bahwa atas klaim tersebut, tergugat (Menteri Keuangan) menyatakan penggugat (Tutut) memiliki utang negara tersebut, kemudian tergugat menerbitkan objek gugatan,” bunyi pengumuman resmi yang diwartakan Detik.
Gugatan ini mengindikasikan ketidakpuasan Tutut terhadap keputusan yang dianggapnya merugikan dan mencederai haknya untuk bepergian. Dalam gugatannya, ia berargumen bahwa larangan ini tidak hanya mengganggu kepentingan pribadi, tetapi juga merugikan proses bisnis dan kegiatan lainnya yang mungkin dilakukannya di luar negeri.
Setelah pendaftaran gugatan, terjadi perubahan penting dalam kepemimpinan kementerian. Purbaya Yudhi Sadewa diangkat sebagai Menkeu baru pada 8 September 2025, dan kabar mengenai gugatan ini mulai mendapat perhatian publik. Dalam keterangannya, Purbaya menyebutkan bahwa ia mendapat informasi bahwa gugatan tersebut telah dicabut oleh Tutut. “Saya dengar sudah dicabut barusan dan Bu Tutut kirim salam sama saya. Saya juga kirim salam sama beliau,” ungkap Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta.
Pencabutan gugatan ini memberikan dampak penting tidak hanya bagi Tutut, tetapi juga bagi pemerintah dalam menangani utang yang berhubungan dengan BLBI, yang masih menjadi perhatian besar dalam sejarah ekonomi Indonesia. Utang yang diwariskan dari skandal BLBI selama krisis moneter tahun 1997-1998 ini masih membebani keuangan negara dan menjadi salah satu problematika yang perlu diselesaikan.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menunjukkan bagaimana hubungan antar individu dan institusi dalam pemerintahan dapat terpengaruh oleh sejarah, serta bagaimana hak-hak individu dihadapkan dengan tanggung jawab terhadap negara. Meski gugatan telah dicabut, kasus ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan keadilan dalam penanganan utang yang melibatkan pihak-pihak yang berfungsi strategis dalam perekonomian nasional.
Dengan demikian, meskipun situasi ini telah memasuki babak baru dengan pencabutan gugatan, tantangan terkait utang BLBI dan pencegahan bepergian ke luar negeri masih menyisakan pertanyaan tentang bagaimana pemerintah akan melanjutkan penyelesaian masalah ini. Tutut dan pemerintah kini berada dalam posisi untuk melakukan dialog yang lebih produktif mengenai isu ini, yang tidak hanya memperhatikan kepentingan individu tetapi juga kepentingan negara secara keseluruhan.
Situasi ini patut dicermati oleh masyarakat, terutama dalam memahami dinamika hukum, ekonomi, dan kebijakan publik di Indonesia. Pengembangan lebih lanjut akan menguji apakah keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat menciptakan keadilan dan mendorong transparansi dalam penanganan utang yang mengemuka dari sejarah panjang krisis ekonomi.
-
-
-
-
