Anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Sudding, mengajukan usulan untuk menghentikan penggunaan pengawalan (patwal) dari kepolisian bagi artis dan publik figur. Usulan ini muncul di tengah polemik yang berkembang terkait dengan fenomena suara ‘tot tot wuk wuk’, yang merujuk pada suara sirene yang digunakan saat kendaraan pengawal melintas. Sudding menilai, pengawalan tersebut telah menjadi gangguan di jalan raya dan tidak seharusnya dialokasikan untuk individu yang tidak memiliki kepentingan mendesak.
Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sudding menekankan bahwa pengawalan perlu dibatasi hanya untuk pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan. "Saya kira segera dihentikan oleh pihak kepolisian," ungkapnya. Menurutnya, kebijakan tersebut harus memperketat penggunaan sirene dan rotator, khususnya bagi para pejabat tinggi seperti pimpinan lembaga dan kementerian.
Sebelumnya, keputusan untuk membekukan sementara penggunaan sirene dan rotator di jalan raya diambil oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Agus Suryonugroho. Meskipun demikian, ia menjelaskan bahwa pengawalan untuk kendaraan pejabat tertentu akan tetap dilakukan, hal ini menunjukkan keinginan untuk menjaga ketertiban di jalan sekaligus memenuhi kebutuhan pengamanan.
Konsiderasi dari pihak kepolisian dan DPR ini mencerminkan adanya perhatian terhadap potensi gangguan yang ditimbulkan oleh penggunaan patwal bagi publik figur. Beberapa sipil melaporkan bahwa saat kendaraan dengan pengawalan melintas, mereka sering merasa terpaksa untuk memberi jalan, bahkan ketika situasi di jalan raya tidak mendesak. Hal ini mengundang kritik dari masyarakat yang merasa terganggu oleh kebisingan dan kekacauan yang ditimbulkan.
Perbedaan Perlakuan untuk Publik Figur dan Pejabat
Sudding menegaskan bahwa aturan yang lebih ketat harus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan ini. Ia mendesak agar hanya pimpinan lembaga dan pejabat tinggi yang diizinkan untuk menggunakan sirene dan rotator sehingga dapat memberikan ruang yang lebih baik bagi masyarakat umum di jalan raya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi polarisasi antara publik figur dan masyarakat sipil yang sering merasakan dampak dari pengawalan yang tidak proporsional.
Masyarakat berharap kebijakan ini akan diimplementasikan dengan cepat. Aturan yang jelas dan tegas akan memberikan keadilan serta kesetaraan dalam hak akses jalan. Penghawalan yang kini melibatkan artis dan figur publik diharapkan bisa dipertimbangkan ulang, agar tidak lagi menjadi beban bagi pengguna jalan lainnya.
Reaksi Masyarakat dan Pengamat
Menanggapi usulan ini, berbagai reaksi bermunculan di kalangan masyarakat dan pengamat. Beberapa mendukung langkah DPR dalam mengurangi gangguan di jalan raya, sementara yang lainnya berpendapat bahwa ini bisa mengurangi keselamatan publik figur yang kerap kali mendapat perhatian dan ancaman.
Sebelum pengajukan usulan ini, di media sosial telah tumbuh gerakan untuk menghentikan kebiasaan mendengar suara sirene yang dianggap meresahkan. Isu ini mendapat perhatian luas dan menjadi salah satu topik hangat yang diperbincangkan. Pengamat transportasi, yang tidak ingin disebutkan namanya, berpendapat bahwa sistem transportasi di Jakarta perlu revitalisasi yang lebih menyeluruh agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga ketertiban.
Berbagai faktor ini membuat perdebatan tentang penggunaan patwal bagi publik figur menjadi semakin relevan. Pembahasan ini sangat penting, terutama di era di mana kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawab semakin meningkat. Kita menantikan keputusan lebih lanjut dari pihak kepolisian dan DPR dalam masalah ini.
Kebijakan baru ini diharapkan dapat memberi solusi dan membuat jalan raya menjadi lebih aman dan nyaman bagi semua pihak. Sejalan dengan itu, penting untuk terus memantau perkembangan terbaru tentang kebijakan ini dan dampaknya di masyarakat.
-
-
-
-
