Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, mengakui bahwa kebijakan “gaya koboi” Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mulai menunjukkan hasil positif dalam kurun waktu sebulan terakhir. Dalam rapat paripurna yang diadakan pada 23 September 2025, beliau berharap beban yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat terus berkurang seiring dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
Kolaborasi Pusat dan Daerah
Said menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dalam merealisasikan bauran kebijakan fiskal. Menurutnya, pencarian pendanaan di pasar keuangan melalui Surat Berharga Negara (SBN) tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan perlunya menjaga likuiditas yang dialirkan perbankan ke sektor riil.
Pengaruh Suku Bunga SBN
Suku bunga SBN untuk tahun 2026 ditetapkan pada level moderat sebesar 6,9 persen. Said menyebutkan bahwa angka tersebut secara psikologis menjadi batas atas yang harus diperhatikan. "Namun, kami yakin bahwa gaya koboi Menkeu kita bisa melonggarkan kebijakan uang ketat," katanya. Hasilnya, diharapkan suku bunga SBN tahun depan dapat diturunkan, yang juga berarti biaya yang ditanggung APBN akan semakin ringan.
Kesepakatan APBN 2026
Sebelumnya, dalam rapat kerja Banggar pada 18 September, pemerintah dan Banggar DPR RI telah mencapai kesepakatan mengenai postur APBN Tahun 2026. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun, dengan pendapatan negara mencapai Rp3.153,6 triliun. Dengan ini, defisit anggaran direncanakan sebesar Rp689,1 triliun, yang setara dengan 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada Banggar atas kerja sama yang telah terjalin. "Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Banggar DPR RI serta semua pihak yang terlibat. Komitmen ini menunjukkan upaya bersama dalam menjaga APBN sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," jelas Purbaya.
Harapan ke Depan
Kedepan, Said Abdullah mengharapkan kondisi ini dapat berlanjut. Ia menekankan pentingnya mengikuti perkembangan dalam dunia keuangan global yang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal domestik. Dengan gaya kebijakan yang lebih fleksibel, diharapkan kondisi ekonomi di dalam negeri dapat lebih stabil dan berkelanjutan.
Dampak pada Sektor Riil
Dengan adanya kebijakan yang lebih longgar, diharapkan sektor riil akan lebih cepat menerima suntikan likuiditas. Hal ini menjadi krusial, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Purbaya menegaskan bahwa kolaborasi yang solid antara pemerintah dan Banggar akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut.
Pemerintah juga diharapkan dapat menyusun langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan kebijakan ini di lapangan. Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat harus menjadi fokus utama dalam setiap keputusan yang diambil.
Secara keseluruhan, kebijakan yang diambil oleh Menteri Keuangan saat ini menjadi sorotan, baik dari segi efektivitas maupun dampaknya terhadap perekonomian nasional. Keberhasilan dalam pelaksanaannya akan menentukan bagaimana APBN dapat berfungsi sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
