Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kalimantan Timur tengah dipersiapkan untuk menjadi pusat politik Indonesia pada 2028. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa dukungan keuangan negara untuk pembangunan IKN akan berlanjut. Dalam pertemuan dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah terhadap kelanjutan proyek ini, khususnya setelah diterbitkannya Perpres Nomor 79 tahun 2025 yang menegaskan status IKN sebagai ibu kota politik negara.
Purbaya menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan tiga skema pembiayaan untuk mendukung pembangunan IKN. Skema pertama adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang dialokasikan dari APBN untuk IKN telah mencapai Rp 89 triliun sejak 2022 hingga 2024. Pembiayaan ini digunakan untuk membangun infrastruktur utama, termasuk Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta menteri, serta fasilitas kesehatan dan transportasi.
Skema kedua terkait Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Ini bertujuan untuk melibatkan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Dengan adanya 52 perjanjian kerja sama yang melibatkan 49 investor, realisasi investasi di IKN hingga September 2025 tercatat mencapai Rp 65,3 triliun. Pendanaan melalui KPBU merupakan opsi yang strategis karena bisa mempercepat pembangunan tanpa membebani APBN secara langsung.
Terakhir, skema ketiga adalah Foreign Direct Investment (FDI). Melalui investasi asing, pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak dana dan teknologi untuk pembangunan IKN. Pendekatan ini tidak hanya akan membantu mempercepat proses pembangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas infrastruktur yang dibangun.
Tahap pertama pembangunan IKN, yang berlangsung dari 2022 hingga 2024, telah berhasil menciptakan berbagai infrastruktur vital. Selain Istana Garuda, proyek ini juga meliputi pembangunan rumah sakit, hotel, dan bandara VVIP. Fasilitas ini direncanakan untuk mendukung pemindahan ASN dan kegiatan pemerintahan yang akan berlangsung di IKN.
Pembangunan IKN memprioritaskan konsep keberlanjutan dengan menerapkan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC). Terdapat juga Command Center berbasis teknologi canggih yang menggunakan CCTV, drone, dan Internet of Things (IoT) untuk memantau progres pembangunan secara real-time.
Sementara itu, untuk tahap kedua yang dimulai 2025 hingga 2028, fokus utamanya adalah pemindahan ASN secara bertahap, pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif, serta pengembangan infrastruktur konektivitas. Pembangunan fasilitas seperti ruang terbuka hijau dan penataan kawasan Sepaku juga merupakan bagian dari rencana pemerintah.
Dalam konteks ini, kerjasama antara pemerintah dan investor diharapkan dapat membentuk IKN menjadi kota yang tidak hanya fungsional tetapi juga dapat dijadikan contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Keberhasilan proyek ini sangat tergantung pada dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat lokal dan sektor swasta.
Komitmen pemerintah dalam mendukung IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 mencerminkan langkah strategis untuk mendorong pengembangan wilayah yang lebih merata di Indonesia. Oleh karena itu, keberlanjutan proyek ini menjadi kunci untuk mencapai visi tersebut dan mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.
Source: finance.detik.com
-
-
-
-
