Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan bahwa program Kredit Program Perumahan (KPP) untuk pelaku usaha UMKM diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan perumahan sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, kebijakan KPP adalah salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Pemerintah menyadari bahwa UMKM memiliki peran penting dalam sektor perumahan. Melalui KPP, diharapkan pelaku usaha dapat memperluas kesempatan dan meningkatkan kapasitas mereka dalam menyediakan perumahan. "Dengan adanya program ini, kami berharap dapat menciptakan peluang kerja baru, memperkuat peran UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif," jelas Sri Haryati dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Pendanaan yang Fleksibel
Kredit Program Perumahan ini memberikan relaksasi pembiayaan yang juga mencakup pelaku usaha pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan. Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan pedoman pelaksanaan KUR Perumahan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2025.
Ada dua sisi dalam penerimaan manfaat KUR, yaitu supply dan demand. Pada sisi supply, penerima manfaat mencakup pengembang dan kontraktor yang dapat menerima pinjaman di atas Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar. Peminjaman ini dapat dilakukan secara sekaligus, bertahap, atau secara bergulir sesuai kesepakatan.
Sementara itu, untuk sisi demand, UMKM berperan sebagai penerima manfaat yang menggunakan kredit untuk mendukung usahanya, baik itu untuk membeli rumah, menyewa gudang, maupun kegiatan produktif lainnya.
Dorong Pertumbuhan UMKM dan Ekonomi
Dengan dukungan kredit ini, pelaku UMKM diharapkan dapat lebih mudah dalam membangun rumah, yang pada gilirannya akan menambah stok perumahan di tanah air. Dalam konteks yang lebih luas, program ini juga diharapkan dapat mendorong sektor konstruksi dan ekonomi secara keseluruhan, yang saat ini tengah dihadapi oleh tantangan.
Sri Haryati menambahkan bahwa melalui KPP, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong ketersediaan perumahan yang layak bagi seluruh masyarakat. Ketersediaan rumah yang terjangkau juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.
Data dan Statistik Terbaru
Menurut laporan, hingga saat ini, program perumahan subsidi telah mencapai 123.351 unit yang sudah berhasil dibangun. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan antara pemerintah dan UMKM sangat krusial dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Dengan semakin mudahnya akses kepada kredit, pelaku UMKM kini memiliki peluang yang lebih baik untuk berkontribusi dalam pembangunan perumahan. Ini adalah langkah positif dalam konteks peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya bagi mereka yang selama ini belum memiliki akses terhadap perumahan yang layak.
Kreativitas dan Inovasi UMKM
Program ini juga mendorong pelaku UMKM untuk berinovasi dalam cara mereka menyediakan perumahan. Dengan dukungan finansial yang memadai, banyak pelaku usaha akan terdorong untuk mengeksplorasi model-model baru dalam pembiayaan dan konstruksi.
Sebagai langkah lanjutan, penting bagi pemerintah untuk memberikan edukasi dan pelatihan yang memadai kepada pelaku UMKM mengenai pengelolaan keuangan dan proses pembangunan perumahan, sehingga mereka dapat memanfaatkan program ini secara optimal.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan UMKM tidak hanya berperan aktif dalam membangun rumah baru, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Source: www.beritasatu.com
-
-
-
-
