Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas dengan mencabut izin dari 2.039 kios, distributor, dan pengecer pupuk bersubsidi yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelaksanaannya. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada konferensi pers di Jakarta pada 12 Oktober 2025, sebagai respon terhadap banyaknya keluhan dari para petani di seluruh Indonesia.
Menteri Amran menegaskan bahwa pencabutan izin ini bertujuan untuk melindungi kepentingan petani yang merupakan ujung tombak ketahanan pangan nasional. Ia mengungkapkan adanya kenaikan harga pupuk bersubsidi jenis NPK dan urea, yang bervariasi antara 18 hingga 20 persen dari harga eceran tertinggi, berdampak besar pada kesejahteraan petani. “Kami sudah mengecek satu per satu, dan bukti-buktinya ada di lapangan,” tegasnya.
Menurut laporan Kementerian Pertanian, kerugian yang ditimbulkan akibat praktik curang tersebut diperkirakan mencapai Rp600 miliar per tahun. Jika keadaan ini terus dibiarkan selama satu dekade, kerugian bagi petani bisa mencapai angka fantastis sebesar Rp6 triliun. Hal ini menekankan betapa pentingnya tindakan tegas untuk memastikan subsidi pupuk diterima dengan tepat oleh para petani.
Dalam tindakan ini, pemerintah juga mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan sektor produksi pertanian dari praktik manipulasi yang merugikan. Menteri Amran menambahkan, pencabutan izin tidak akan mengganggu distribusi pupuk karena sudah ada perhitungan yang matang mengenai pasokan untuk memenuhi kebutuhan petani, terutama menjelang masa puncak tanam pada bulan Desember hingga Januari.
Meski izin sukses dicabut, Kementerian Pertanian juga menjanjikan langkah penggantian kios yang bermasalah dengan mitra baru yang lebih profesional, melalui mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) untuk menjadi bagian dari rantai distribusi pupuk yang lebih efektif. Langkah ini diharapkan dapat memperpendek jalur pasok dan meningkatkan efisiensi distribusi pupuk ke petani.
Amran menekankan, upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin subsidi tepat sasaran, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta mendukung produktivitas pertanian nasional demi mencapai kemandirian pangan yang berkelanjutan. Stok pupuk saat ini mencapai 9,5 juta ton, di mana 5,9 juta ton telah tersalurkan, memberikan optimisme bagi pemerintah bahwa sistem distribusi baru ini akan memperkuat ketahanan pangan secara keseluruhan.
Dalam konteks ini, langkah yang diambil oleh pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah yang dihadapi sektor pertanian. Ini merupakan sinyal positif bagi petani yang selama ini berada dalam kondisi merugikan akibat ulah segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab. Melalui perbaikan tata kelola produk pupuk, diharapkan distribusi yang lebih efisien dapat mengembalikan kepercayaan petani, serta mendorong produktivitas yang lebih tinggi di sektor pertanian.
Dengan semua langkah yang diambil, pemerintah berharap dapat meminimalkan kerugian yang sudah ada dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi para petani. Tindakan ini tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, namun juga menyiapkan fondasi yang lebih kuat untuk masa depan ketahanan pangan Indonesia.
Source: www.viva.co.id
-
-
-
-
