Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp100 triliun belakangan ini mencuat ke permukaan menyusul kebingungan terkait pengembalian dana. Terungkap bahwa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengonfirmasi pengembalian dana sebesar Rp70 triliun, namun dalam klarifikasi terbaru, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa total pengembalian yang sebenarnya adalah Rp100 triliun, dari pengajuan yang belum dialokasikan.
Dalam pernyataannya pada Selasa (14/10), Purbaya menegaskan bahwa dana Rp100 triliun tersebut tidak pernah dicairkan. "Uang itu belum ada. Dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kami alokasikan, jadi uangnya nggak ada," ungkap Menkeu. Ini menandakan kebingungan yang terjadi terkait administrasi anggaran, yang dapat mempengaruhi efektivitas program MBG di lapangan.
Realisasi Anggaran MBG Masih Rendah
Hingga awal Oktober 2025, dana yang sudah terealisasi dari anggaran MBG hanya mencapai Rp20,6 triliun, atau sekitar 29% dari total pagu Rp71 triliun yang telah dialokasikan dalam APBN 2025. Sementara itu, jumlah penerima manfaat dari program ini telah mencapai 31,2 juta orang di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan kesenjangan besar antara alokasi dana dan realisasi di lapangan.
Menteri Keuangan menghimbau BGN untuk meningkatkan serapan anggaran, mengingat pentingnya program ini bagi masyarakat. Purbaya berJanji untuk memantau kinerja BGN secara ketat hingga akhir bulan, dengan harapan anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan secara efektif.
Proyeksi Anggaran di Masa Depan
Meskipun tahun ini mengalami hambatan dalam serapan anggaran, dukungan pemerintah terhadap program MBG diperkirakan meningkat tajam pada tahun 2026. BGN akan menerima anggaran sebesar Rp268 triliun, menjadikannya sebagai lembaga dengan anggaran terbesar dalam kabinet. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat.
"Dari sudut pandang anggaran, anggaran Rp268 triliun jelas menggambarkan fokus pemerintah pada sektor kesehatan dan gizi," kata Dadan. Ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Kendati demikian, pemerintah perlu memperhatikan berbagai faktor yang menghambat serapan anggaran saat ini. Evaluasi mendalam dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga terkait juga dibutuhkan agar program MBG dapat berjalan sesuai harapan.
Tantangan dalam Pelaksanaan
Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program ini adalah keterlambatan dalam penyaluran dana. Menurut Purbaya, meskipun anggaran telah dialokasikan, serapan masih berjalan lambat. "Kita perlu melihat bagaimana kinerja BGN dalam menyerap anggaran ini hingga akhir tahun," tambahnya.
Penghambatan dalam serapan anggaran tidak hanya berpengaruh pada keberlangsungan program, tetapi juga dapat menimbulkan protes dari masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Oleh karena itu, pemantauan yang ketat dan penanganan cepat terhadap masalah yang muncul sangatlah vital.
Kesimpulan Sementara
Kondisi saat ini menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi besar untuk meningkatkan gizi masyarakat, namun eksekusi dan pengelolaan anggaran yang baik menjadi kunci keberhasilannya. Dengan proyeksi anggaran yang lebih besar di masa depan, pemerintah diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan dan meningkatkan kontribusi program ini terhadap masyarakat. Dengan begitu, upaya untuk meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia dapat tercapai secara signifikan.
Source: www.suara.com
-
-
-
-
