Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru ini mengembalikan anggaran sebesar Rp70 triliun dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat serapan yang sangat rendah. Ketua DPP NasDem, Irma Chaniago, yang juga anggota Komisi IX DPR, menilai bahwa pengembalian anggaran tersebut adalah suatu hal yang biasa terjadi dalam pengelolaan anggaran negara.
Menurut Irma, jika anggaran tidak terserap hingga akhir Oktober, maka dana sebesar Rp70 triliun tersebut akan menjadi sisa pagu anggaran (SILPA) dan secara otomatis akan kembali ke pemerintah. "Sisa waktu kerja kan cuma tinggal satu bulan. Desember sudah tutup buku, jadi tidak mungkin juga direlokasi ke kementerian atau program lain," ungkapnya dalam keterangan pers pada Rabu (14/10).
Serapan Anggaran BGN Terendah
Dalam konteks serapan anggaran, BGN berada di posisi buncit, terbawah dibandingkan instansi lainnya. Dengan serapan hanya sebesar 16,9% atau sekitar Rp19,7 triliun hingga September 2025, BGN mencatatkan diri sebagai institusi dengan serapan terendah, jauh di bawah Kementerian Pertanian yang mencapai 32,8% dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang berada di angka 48,2%.
Meskipun BGN merupakan salah satu institusi pemerintah dengan total anggaran terbesar, yaitu Rp268 triliun, realisasi serapan yang minim ini mencerminkan bahwa program MBG belum berjalan dengan optimal. Hal ini menunjukkan masalah mendasar dalam pelaksanaan program yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan gizi masyarakat.
Kekhawatiran untuk Anggaran Mendatang
Irma Chaniago juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa jika kondisi serapan anggaran tidak berubah, program serupa di masa mendatang, terutama untuk tahun 2026, akan mengalami nasib yang sama. "Mudah-mudahan saja tahun 2026 setelah evaluasi menyeluruh selesai, anggaran bisa terserap dengan baik," kata Irma. Ia mencatat bahwa meskipun anggaran MBG ditetapkan sebesar Rp268 triliun, terdapat pula cadangan anggaran sekitar Rp69 triliun yang berisiko tidak terserap jika evaluasi tidak dilakukan dengan tuntas.
Evaluasi dan Langkah Selanjutnya
Dalam menanggapi situasi ini, penting bagi BGN dan instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Pengawasan dan perbaikan dalam pelaksanaan program, serta peningkatan kapasitas untuk menyerap anggaran secara efektif, harus menjadi prioritas utama. Hal ini akan membantu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi.
Dalam hal ini, kerjasama antara BGN, Kementerian Keuangan, serta berbagai stakeholder lainnya menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas program dan pencapaian target anggaran.
Mendirikan Sistem Pencatatan yang Efektif
Penting juga bagi BGN untuk mendirikan sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih efektif agar semua tahapan program dapat terpantau dengan baik. Sistem yang transparan dan akuntabel akan membantu memastikan bahwa dana publik digunakan dengan bijak dan tepat sasaran. Pengembalian anggaran seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kementerian dan lembaga negara untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran.
Dalam konteks ini, semua pihak diharapkan dapat berkolaborasi dengan baik untuk memastikan bahwa program yang mendukung kesehatan masyarakat dapat berjalan secara maksimal. Ini akan sangat penting tidak hanya untuk mencapai target jangka pendek, tetapi juga untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Dengan langkah-langkah yang tepat, pengembalian anggaran yang terjadi saat ini dapat menjadi momentum untuk perbaikan sistem pengelolaan anggaran ke depan demi kesejahteraan masyarakat.
Source: mediaindonesia.com
-
-
-
-
