Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ketidaktahuannya tentang rencana kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar 100%. Pernyataan ini muncul setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa peningkatan tunjangan itu telah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto.
Dalam sebuah pernyataan di Kantor Kementerian Keuangan, Purbaya menjelaskan, "Saya belum tahu. Kalau ada surat perintah dari Presiden, ya kita ikut. Cuma saya belum tahu." Ia menambahkan bahwa anggaran untuk tunjangan kinerja ASN di tahun 2026 sudah tersedia, namun belum dapat memberikan rincian mendalam mengenai alokasi anggaran untuk Kementerian ESDM.
Penjelasan Purbaya tentang Prosedur
Lebih lanjut, Purbaya menekankan pentingnya mengikuti prosedur resmi. Ia menyatakan, "Prosedurnya biasanya dari Kementerian PAN RB. Kalau semua sudah selesai ya kita ikut lah." Purbaya juga menegaskan bahwa perintah Presiden sulit untuk ditentang. Ia mengisyaratkan kemungkinan terjadinya diskusi terkait besaran kenaikan, terutama jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi: "Paling diskusi sedikit, ‘Pak, jangan 100%. Kurang sedikit misalnya, kalau anggarannya tidak cukup.’"
Dukungan dari Presiden Prabowo
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia telah mengumumkan rencana kenaikan tunjangan kinerja ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kontribusi pegawai di Kementerian ESDM. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto berharap agar semua aparat negara di Kementerian ESDM dapat memberikan kontribusi maksimal dalam membangun bangsa. "Beliau menyampaikan salam hormat, namun di sisi lain mengatakan negara meminta kepada semua aparat negara yang ada di ESDM agar berikanlah kontribusi terbaiknya dalam rangka membangun bangsa dan negara,” ujar Bahlil.
Bahlil juga menyampaikan pesan tegas dari Presiden untuk menghapus praktik-praktik lama dalam pengeluaran izin. "Kalau saya tahu, kalau ada laporan praktik melenceng, saya tidak segan-segan untuk merumahkan kalian," ucap Bahlil, menegaskan bahwa transparansi dan integritas harus menjadi prioritas utama dalam administrasi Kementerian ESDM.
Tantangan dan Harapan
Rencana kenaikan tunjangan ini bukan tanpa tantangan. Menurut beberapa pengamat, keputusan ini perlu diimbangi dengan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat menunggu implementasi yang nyata dari kebijakan ini agar tidak hanya berujung pada perubahan nominal tunjangan, tetapi juga pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
Kenaikan tunjangan diharapkan dapat memberikan motivasi yang lebih baik bagi pegawai di Kementerian ESDM untuk bekerja lebih efektif. Stabilitas dalam kebijakan tunjangan dapat memberikan dampak positiv bagi moral pegawai dan produktivitas instansi pemerintah. Namun, setiap langkah harus diambil dengan cermat agar tidak terjadi kesan bahwa tunjangan yang meningkat hanya sekadar relaksasi finansial tanpa ada tindakan nyata dalam perbaikan kinerja.
Kesimpulan yang Masih Terbuka
Dengan adanya pengumuman ini, banyak pihak berharap akan ada kejelasan lebih lanjut mengenai implementasi dan detail dari kenaikan tunjangan ini. Bahlil dan timnya di Kementerian ESDM terus mempersiapkan langkah-langkah lebih lanjut. Purbaya, di sisi lain, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap arahan Presiden sambil berharap adanya kejelasan lebih lanjut mengenai kebijakan yang baru saja diumumkan. Masyarakat pun akan terus mengawasi perkembangan situasi ini.
Source: mediaindonesia.com
-
-
-
-
