Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 11,6 triliun untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, sejalan dengan rencana pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan IKN menjadi Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, yang menjelaskan bahwa tahap kedua pembangunan akan difokuskan di kawasan tersebut dengan tanda tangan kontrak hasil lelang diharapkan berlangsung antara akhir Oktober hingga November 2025.
Dalam rencana pembangunan, kompleks perkantoran legislatif akan dibangun di lahan seluas 42 hektare dengan anggaran Rp 8,5 triliun yang mencakup berbagai fasilitas penting seperti Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, dan gedung kerja lainnya. Sementara untuk kompleks yudikatif, yang dibangun di lahan seluas 15 hektare, dianggarkan sebesar Rp 3,1 triliun. Di dalam kompleks ini, akan dibangun gedung-gedung penting seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Agung (MA). Dengan total kebutuhan lahan mencapai 57 hektare, pembangunan ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar 25 bulan yang dimulai pada November 2025.
Dalam penjelasannya, Basuki juga menyatakan bahwa perekonomian IKN akan didukung oleh tiga skema pembiayaan. Dana APBN diproyeksikan mencapai Rp 48,8 triliun pada periode 2025-2028, sementara Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) diestimasikan memiliki nilai Rp 158,72 triliun. Selain itu, investasi swasta murni juga diharapkan mencapai Rp 66,3 triliun pada bulan Oktober 2025.
Basuki menegaskan bahwa setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang mengatur rencana kerja pemerintah, pembangunan fisik dan non-fisik di IKN akan semakin masif. Saat ini, sudah terdapat sekitar 7.000 pekerja konstruksi yang tinggal di lokasi Hunian Pekerja Konstruksi (HPK). Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 20.000 pekerja pada tahap kedua untuk mempercepat progres pembangunan.
Selain itu, beberapa proyek infrastruktur prioritas juga ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025, termasuk penataan Pasar Sepaku, Masjid Negara, dan Basilika. Fasilitas pendukung lain seperti konektivitas jalan dan hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke IKN juga sedang dalam tahap persiapan. Secara khusus, Otorita IKN tengah berusaha memastikan ketersediaan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan ASN. Salah satunya melalui pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, yang diharapkan mampu menyediakan air baku sebanyak 2.500 liter/detik.
Untuk mencapai target tersebut, Otorita IKN juga menyadari pentingnya pengolahan air. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air di Intake Sepaku dengan kapasitas 300 liter/detik sedang diupayakan, sehingga air yang mengalir ke IKN dapat dipastikan layak konsumsi.
Dalam rangka mendukung keberlanjutan proyek ini, komitmen terhadap IKN pun diharapkan diiringi dengan partisipasi masyarakat dan sektor swasta. Hal ini penting agar IKN tidak hanya menjadi simbol kemajuan infrastruktur, tetapi juga menjadi pusat pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Dengan langkah yang terencana dan anggaran yang memadai, IKN sebagai Ibu Kota Politik diharapkan mampu berfungsi dengan baik dan mempengaruhi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Implementasi rencana pembangunan ini pun menjadi sorotan utama, terutama menjelang beroperasinya IKN sebagai pusat pemerintahan di 2028.
Source: finance.detik.com
-
-
-
-
